Tak Bicarakan Hukum, WOC dan CTI Dinilai Tak akan Berguna (Hery Winarno - detikNews)

akarta - Pertemuan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) yang akan berlangsung di Manado 11-15 Mei mendatang diperkirakan tidak akan ada gunanya. Berkaca pada pertemuan serupa di Papua Nugini beberapa waktu lalu, Indonesia tetap tidak bisa memiliki kedaualatan maritim.

"Pertemuan tersebut tidak lebih dari sekedar pesta. Karena tidak mengingkat secara hukum," ujar Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) M Riza Damanik saat diskusi publik di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (3/4/2009).

Riza mengatakan, setelah pertemuan di Papua Nugini, hingga kini perlindungan pemerintah terhadap nelayan tradisional masih sangat lemah. "Nelayan tradisional kita banyak yang ditahan di Australia. Kapalnya dihancurkan tetapi tidak sebaliknya," tambah Riza.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga tidak akan dibicarakan mengenai pencemaran laut. Hingga saat ini pembuangan 'tailing (limbah pertambangan) masih terus berlangsung oleh pertambangan asing.

"Tiap harinya 340 ribu ton tailing dibuang oleh Freeport dan Newmont," tambah anggota Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah saat diskusi.

Pencurian ikan juga masih marak diperairan Indonesia yang dilakukan oleh sepuluh negara. "Thailand, Vietnam, Fhilipina, Korea, Taiwan, Cina, Malaysia, Kamboja Myanmar dan Panama harus juga ikut agar bisa diselesaikan msalah pencurian ikan," jelas Riza.

Enam Lembaga Swadaya Masyarakat (KIARA, WALHI, JATAM, IHI, COMMIT dan KAU) yang menyelenggarakan diskusi tersebut pun mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan penyelamatan maritim Indonesia.

"Pemerintah harus membuat langkah-langkah diplomasi yang cerdas untuk menghentikan praktek kejahtan perikanan," tegas Riza.

(her/ken)


ENGLISH VERSION

Jakarta - Meeting the World Ocean Conference (WOC) and Coral Triangle Initiative (CTI), which will be held May 11-15 in Manado estimated future there will be no use. Look in the past time at a similar meeting in Papua New Guinea some time ago, Indonesia still can not have sovereignty of maritime.

"The meeting is not more than just a party. Because not legally binding," said Secretary General of People's Coalition for Justice Fisheries (KIARA) M Riza Damanik during public discussion at the Board of Building, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (3/4/2009 ).

Riza said, after meeting in Papua New Guinea, up to now the government protection of traditional fishing is still very weak. "Fishermen traditionally hold a lot of us in Australia. Ship was destroyed, but not vice versa," added Riza.

In addition, in the meeting also will not be talking about the pollution of the sea. To this disposal 'tailing (waste mining) are still held by foreign mining.

"Every day, 340 thousand tons of tailing removed by Newmont and Freeport," added Advocacy Network members Tambang (JATAM) Siti Maemunah during the discussion.

Theft of fish are still in the high seas of Indonesia conducted by ten countries. "Thailand, Vietnam, Fhilipina, Korea, Taiwan, China, Malaysia, Cambodia, Myanmar and Panama must also be completed in order to fish msalah theft," said Riza.

Six NGOs (KIARA, WALHI, JATAM, IHI, and commit Kau), which is also holding discussions urged the government to make Indonesia maritime rescue policies.

"The government must make the steps that smart diplomacy to stop the evil practice of the fishery," Riza firm.

(her / ken) Hery Winarno/detiknews